Budaya-Tionghoa.Net | Awal Januari 1998 Saudara-saudara sebangsa dan setanah air.
Polemik masalah Cina di forum Apakabar dewasa ini, telah berkembang menjadi tulisan- tulisan yang sifatnya menghasut, baik yang ditulis oleh kalangan pribumi maupun yang ditulis oleh keturunan Cina sendiri. Tulisan-tulisan seperti ini sangat berbahaya dan mudah dimanfaatkan oleh unsur-unsur tertentu untuk mengacaukan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kalau kita tidak ingin negara kita bertambah kacau, marilah kita secara sadar berusaha mencegah timbulnya kekacauan yang lebih parah dengan cara menghentikan tulisan yang tak tentu arahnya tersebut dan merubahnya menjadi suatu diskusi yang sehat yang didasari oleh suatu tujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
Tulisan ini tidak bermaksud untuk memojokkan salah satu pihak, tetapi ingin mengemukakan suatu hasil analisis yang ditinjau dari berbagai sudut pandang yang berkaitan dengan ruang lingkup berbangsa dan bernegara. Mohon tanggapan dari pihak-pihak yang kompeten baik dari kalangan pribumi maupun non pribumi, untuk secara dewasa mengusahakan bagaimana mengatasi masalah sentimen rasial ini demi mencegah timbulnya kerugian yang tidak perlu dari kedua belah pihak. Pihak yang kompeten untuk mengatasi masalah ini adalah mereka yang saat ini menjadi pemimpin suatu organisasi masa, tokoh-tokoh masyarakat, dosen-dosen, mahasiswa, dan anggota masyarakat yang mempunyai cita-cita luhur tehadap persatuan dan kesatuan bangsa. Pihak-pihak yang sekedar ingin mengumbar rasa ketidak puasannya, dimohon dengan hormat untuk tidak membuat tulisan-tulisan yang akan memperparah situasi yang sudah rawan ini.
|
||||
DEMOKRASI DAN SENTIMEN ANTI CINA
Berdasarkan pengalaman saya selama ini yang mengalami hidup dalam 2 rejim yang berbeda, Orde Lama dan Orde Baru, akar permasalahan sentimen anti Cina terletak pada pemerintah sendiri. Pada masa pemerintahan Bung Karno, walaupun hidup kita secara ekonomi relatif susah, tetapi kehidupan politik masyarakat saya rasakan lebih demokratis dibandingkan masa pemerintahan Pak Harto sekarang ini yang cenderung diskriminatif dan korup.Pada masa pemerintahan Bung Karno, cukup banyak warga keturunan Cina yang duduk dalam pemerintahan, menjadi anggota ABRI, bahkan beberapa di antaranya menjabat sebagai menteri.
Keadaan sosial ekonomi warga keturunan Cina saat itu tidak terlalu jauh berbeda dengan kehidupan ekonomi masyarakat pribumi sekitarnya, sehingga pergaulan antara pri dan non-pri lebih seimbang sebagai kawan yang sederajat daripada hubungan sebagai “atasan dan bawahan” yang banyak ditemukan di kota-kota besar sekarang ini. Hubungan yang seimbang sebagai kawan sederajat sekarang ini hanya dapat ditemukan di desa-desa atau kota-kota kecil, di mana kehidupan kedua belah pihak sama-sama marjinal. Saat itu, walaupun sentimen anti Cina tetap ada tetapi tidak sampai mencuat ke permukaan secara terbuka seperti sekarang. Pernah terjadi kerusuhan pada tahun 1962/1963, namun pemerintah cq ABRI saat itu langsung bertindak, para pelakunya segera ditangkap dan diadili sehingga tidak memancing orang lain untuk “unjuk gigi” sebagai pahlawan kesiangan. Para pencoleng yang menyamar sebagai demonstran segera ditangkap untuk diadili sebagai pencuri, berbeda dari hukuman terhadap para penggerak demonstran murni yang bersifat politis yang umumnya disponsori oleh golongan fundamentalis Islam seperti DI/TII.
Sepanjang yang saya ketahui, kerusuhan yang terjadi tidak sampai membakar toko-toko dan mobil apalagi sampai menelan korban jiwa.
Sepanjang masa pemerintahan Pak Harto tidak pernah terdengar seorang warga keturunan Cina yang menduduki jabatan di pemerintahan, sangat langka yang diterima menjadi anggota ABRI, apalagi yang diangkat sebagai menteri. Bahkan pejabat-pejabat pemerintahan sampai eselon tertentu cenderung didominasi salah satu suku yang ada di Pulau Jawa, hanya satu-dua yang berasal dari luar Jawa. Sebagai pembenaran atas ketidak benaran yang terjadi, diperkenalkan teori proporsional oleh orang-orang tertentu yang saat ini memegang jabatan penting di pemerintahan, yang intinya tidak berbeda dengan meniupkan rasialisme di antara suku-suku yang ada di Indonesia. Tindakan pemerintah terhadap para pelaku kerusuhan atas warga keturunan Cina yang cenderung ditutup – tutupi, sudah kita ketahui bersama dan tidak perlu diuraikan lebih jauh dalam tulisan ini.